Page 46 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum
maka pengaturan terhadap pengadaan tanah hendaknya
memperhatikan kepentingan pemerintah/instansi dalam hal
pihak yang membutuhkan tanah dengan masyarakat sebagai
pihak yang melepaskan tanah harus diperhatikan agar
terwujud keadilan dan terwujud kehidupan masyarakat yang
berkelanjutan. Untuk memastikan semua tahapan terlaksana
sesuai standar peraturan perundang-undangan, memastikan
tidak adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM) serta menjamin dampak ekonomi, sosial dan
dampak budaya masyarakat dapat ditekan maka pengaturan
pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, harus dilaksanakan. Pelaksanaan
peraturan perundang-undangan ini tentunya dengan
memperhatikan filosofi terhadap maksud pembangunan yakni
untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara
umum.
II. Pengadaan Tanah dari Masa ke Masa

Perkembangan pengadaan tanah di Indonesia dipengaruhi
oleh berbagai faktor diantaranya dipengaruhi oleh sistem
pemerintahan, sistem kepemimpinan, rencana kinerja
pembangunan, arah orientasi pembangunan dan peraturan
perundang-undangan yang diberlakukan. Sejarah pelaksanaan
pengadaan tanah di Indonesia tidak terlepas dari masa
penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang, dimana
sistem yang diterapkan kedua penjajah tersebut memegang

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 17