Page 51 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

2013). Dalam kajian yang dilakukan M. Tauchid (2009)
disebutkan bahwa penghasilan Negeri Belanda pada masa
itu sebesar 15 % berasal dari keuntungan yang didapatkan
dari Indonesia. Angka 15 % ini tentunya cukup fantastis
karena di masa itu pemerintah Hindia-Belanda menjadi salah
satu negara yang berkuasa dan memiliki pengaruh cukup
kuat karena kekayaannya. Penjajah Belanda sejak awal
kedatangannya sudah memetakan bahwa Indonesia dengan
tanah subur serta sumber daya alam melimpah merupakan
pundi-pundi kekayaan. Sehingga pemberlakuan sistem/azas
domain verkklaring ini sudah jauh direncanakan sebagai ide/
4
modus dari kaum kapitalis Belanda agar memudahkan proses
untuk mendapatkan erfpacht dan opstal. Kedua hak tersebut
tentu semakin memperlancar dan memudahkan Belanda untuk
melakukan ekspansi penguasaan atas tanah, dimana dengan
hak erfpacht merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan
untuk menikmati kegunaan/pemanfaatan tanah sementara
yang dimaksud hak opstal merupakan hak kebendaan untuk
mempunyai gedung bangunan atau tanaman.

Kategorisasi kondisi tanah di masa ini sebagaimana kajian
Sutendi (2007, 1) dibagi menjadi 2 kategori status tanah negara
terkait azas domain verklaring, yaitu Pertama, domain atas

4 Suatu azas yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan siapa
pemiliknya adalah menjadi tanah Negara, sehingga pemerintah dapat menyewakan
tanah-tanah tersebut kepada Perusahaan Onderneming. (Lihat Pasal 1 Agrarische
Besluit/ Koninklijk Besluit Stb. 1870 Nomor 118.) Fungsi Azas Domain Verklaring, ini
oleh Pemerintah Kolonial Belanda: Pertama, dijadikan landasan hukum (yang dalam
hal ini) mewakili Negara sebagai Pemilik Tanah, untuk selanjutnya memberikan tanah-
tanah negara yang tunduk pada Hukum Barat (Burgerlijke Wet Boek/KUH Perdata Barat:
Pasal 570, 572, dstnya…) seperti halnya Recht van Erfpacht (RvErfp), Recht van Opstal
(RvO), Recht van Gebruicht (RvG) kepada Perseorangan dan Badan Hukum Swasta/Privat;
Kedua, sebagai alat pembuktian kepemilikannya.

22 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa