Page 49 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Sarjita (2020, 4) menyatakan bahwa Secara historis:
Pemerintah Belanda mengoper kekuasaan dari raja-raja di
Indonesia yang mempunyai hak domein atas tanah, maka
dengan sendirinya hak domein juga dioper oleh Belanda.
Secara publicrechtelik, untuk menyatakan bahwa kedaulatan di
Indonesia ini terletak di tangan Belanda. Azas Privat rechtelik,
oleh karena anggapan Hukum Barat tiap orang hanya dapat
memberikan atau mengoperkan hak milik sendiri atau hak
yang kurang daripada hak sendiri. Tujuan penggunaan asas
tersebut Pemerintah Belanda membutuhkan hak milik atas
tanah kepada orang asing, maka perlu azas privat rectelik.
Untuk mencegah pembukaan tanah yang tidak sah, serta
memudahkan penentuan status tiap-tiap tanah sebagai tanah
domein. Asas Domein Verklaring ini dengan berlakunya UU
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Moh. Mahfud MD (1998, 179-1980) membagi dalam dua
kelompok. Pertama, yang dicabut dengan cara eksplisit, yakni
pencabutannya dinyatakan secara tegas di dalam UUPA.
Kedua, yang dicabut secara implisit, yakni pencabutannya tidak
secara tegas dinyatakan dalam UUPA, tetapi tercabut dengan
sendirinya karena memuat materi yang bertentangan dengan
asas-asas yang dipakai dalam UUPA.
Asas Domain Verklaring ini merupakan Peraturan produk
Pemerintah Hindi Belanda yang dicabut Secara Eksplisit.
Hal tersebut tertuang dalam Diktum memutuskan: Dengan
mencabut: 1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No.55) sebagai
yang termuat dalam Pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van
Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan
dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; 2. a. “Domeinverklaring”

20 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa