Page 44 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah memberikan
kepastian hukum kepada pihak yang memiliki hak atas tanah
baik pada Ruang Atas Tanah (RAT) ataupun Ruang Bawah
2
Tanah (RBT) , bangunan, dan tanaman serta benda lain yang
3
ada mendapatkan ganti kerugian dalam proses pengadaan
tanah secara transparan dan adil. Lahirnya peraturan ini juga
memberikan perlindungan agar masyarakat tidak dirugikan dan
tidak dirampas hak atas tanahnya yang dapat disebabkan oleh
pengadaan tanah. Dinamika perkembangan perubahan Perpres
Nomor 71 Tahun 2012 sampai kemudian dicabut berlakunya PP
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disajikan
dalam Gambar 1.3 sebagai berikut:

2 Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan Tanah yang digunakan
untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya
terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.
(Pasal 1 butir 5 PP Nomor18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan (HP), Hak Atas Tanah
(HAT), Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah).
3 Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan Tanah yang
digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
pada bidang Tanah. (Pasal 1 butir 6 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah).

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 15