Page 39 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 39
menjawab permasalahan kronis terkait ketimpangan.
Ketidaktersediaan fasilitas dasar bagi masyarakat yakni listrik
maupun air bersih, juga menjadi problem penting yang harus
terselesaikan. Morris, dkk (2015) menyatakan bahwa Indonesia
masih berada dalam krisis Infrastruktur yang berdampak
terhadap ketidakefektifan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi. Dimana kondisi masyarakat yang belum mendapatkan
fasilitas jaringan listrik mencapai 29 %, dan hanya sejumlah ±
69 % masyarakat yang memiliki akses terhadap ketersediaan
air bersih (Morris, Tsjin & Advisory, 2015).
Menanggapi persoalan tersebut maka Presiden Susilo
Bambang Yudoyono (SBY) di tahun 2011 telah mencanangkan
peta jalan tahun 2011-2025 terkait perluasan pembangunan
ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam dokumen
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI). Beberapa hal yang menjadi fokus dalam
pemerataan dan percepatan perluasan pembangunan ekonomi
tersebut diwujudkan melalui 3 aspek yakni: 1). Pengembangan
potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; 2) penguatan
konektivitas nasional; dan 3) melalui penguatan kemampuan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Iptek Nasional (Kementerian
PPN/Bappenas MP3EI 2011).
Selanjutnya pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) di era pemerintahannya periode tahun 2015-
2019 telah menetapkan kerangka berfikir pembangunan
infrastruktur dengan mengedepankan isu strategis berupa
peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, peningkatan
ketahanan air, pangan dan energi, penguatan konektivitas
nasional, pengembangan transportasi massal perkotaan dan
10 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
