Page 35 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 35
fakta di lapangan menunjukkan bahwa skema pembangunan
sebagaimana tersebut di atas hanya terfokus pada beberapa
provinsi yang ada di Jawa dan di kota-kota besar di Indonesia
sehingga percepatan peningkatan ekonomi serta peningkatan
pendapatan per kapita hanya menyasar secara spesifik pada
wilayah tersebut. Dari berbagai riset justru menunjukkan akibat
dari adanya pembangunan dan peningkatan pertumbuhan
ekonomi tersebut justru berdampak pada meningkatnya
jumlah masyarakat dengan pendapatan per kapita rendah pada
provinsi-provinsi di luar Jawa khususnya masyarakat yang
tinggal pada kawasan pedesaan (Maryanti, Hermasyah, Savitri
2014). Kondisi ini tentunya mengindikasikan bahwa pemerintah
mengalami kegagalan dalam mewujudkan pembangunan yang
berkeadilan bagi seluruh wilayah rakyat Indonesia.
Menyadari akan dampak tersebut maka pemerintah
mengubah orientasi pembangunan dimana sebelumnya
hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata,
dalam perkembangannya saat ini konsep pembangunan yang
berorientasi terhadap upaya penyelesaian ketimpangan dan
ketidakmerataan serta ketidakadilan mulai diimplementasikan,
meskipun persentasenya masih sangat terbatas. Salah satu
mekanisme yang dilakukan pemerintah yakni melalui penguatan
kapasitas masyarakat serta percepatan pembangunan
infrastruktur khususnya pada wilayah-wilayah tertinggal,
terpencil, terluar, perbatasan dan diutamakan pada wilayah
bagian timur. Dalam hal ini maka pembangunan infrastruktur
yang digalakkan oleh pemerintah memegang peran penting
terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong
terwujudnya pemerataan pembangunan (Maryanti, Hermasyah,
Savitri 2014; Surono 2016).
6 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
