Page 36 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Sebagaimana dikutip dari hasil survei International
Institute for Management Development (IMD) tahun 2011
disebutkan bahwa dari 59 negara yang dilakukan survei,
Indonesia menduduki peringkat ke-37 sebagai negara yang
memiliki keterbatasan infrastruktur dasar, infrastruktur teknis,
infrastruktur sains, kesehatan dan lingkungan hidup (IMD
2011). Begitupun kajian yang dilakukan Peter McCawley (2010)
menyebutkan bahwasanya Pemerintah Indonesia memiliki
permasalahan pembangunan diantaranya dikarenakan
masih rendahnya pembangunan infrastruktur. Sebagai upaya
percepatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keadilan
khususnya bagi wilayah-wilayah terpencil ataupun wilayah yang
memiliki potensi strategis maka kebutuhan pembangunan
infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana
kinerja pemerintah.

Sukwika (2018) menyebutkan bahwa ketimpangan dan
kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia antara tahun
2011 hingga 2015 mendasarkan pada indeks Williamson
1
PDRB perkapita mencapai angka sangat tinggi yakni 0,7.
Permasalahan mendasar terjadinya kesenjangan ini dipicu
oleh ketimpangan pembangunan infrastruktur antar provinsi,
puncaknya pada pertengahan tahun 1995 (Firdaus, 2013).
Kajian yang dilakukan Lesmman (2011) juga menunjukkan

1 Indeks Williamson (IW) merupakan salah satu alat pengukuran tingkat disparitas
pendapatan antar daerah atau antar penduduk. Untuk mengukur IW ini setidaknya
dibutuhkan data persentase penduduk, persentase kumulatif penduduk, persentase
kumulatif total pendapatan, PDRB dan jumlah penduduk keseluruhan. Tingkat disparitas
dalam IW ini diantara 0 (Nol) dan 1 (satu), dimana semakin mendekati nilai 0, maka
tingkat disparitas antar wilayah tersebut rendah, sementara sebaliknya semakin tinggi
nilai IW atau semakin mendekati nilai 1 (satu), maka tingkat disparitas antara wilayah
tersebut semakin tinggi (Budiarto 2014).

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 7