Page 32 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 32
seringkali hanya memandang pengadaan tanah sebagai aspek
fisik-legal formal tersebut berimplikasi terhadap terabaikannya
aspek sosial-ekonomi, aspek lingkungan maupun terabaikannya
aspek intangible serta hak-hak masyarakat yang hendaknya
menjadi satu kesatuan di dalam proses pengadaan tanah
(Maramis, 2013; Irawan, 2014, 1168-1176; Balitbang PUPR,
2017).
Beberapa praktik pengadaan tanah yang telah dilaksanakan
khususnya di daerah pedesaan seringkali mengakibatkan
termarginalkannya masyarakat petani, buruh, peternak,
petambak, nelayan di pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian
besar masyarakat Indonesia merupakan rakyat agraris yang
notabene menggantungkan hidupnya pada tanah. Selain itu,
secara umum dapat dikatakan sebagian besar masyarakat
Indonesia memiliki hubungan dengan tanah yang bersifat
religiomagis-kosmis yakni hubungan yang menonjolkan
penguasaan kolektif serta masih terdapatnya corak keagamaan
yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal magis.
Hubungan religiomagis-kismis masyarakat dengan tanah ini
ditandai dengan adanya upacara-upacara adat maupun tradisi
adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat (Mulyono,
2013). Sementara bagi masyarakat yang cenderung berubah
ke arah masyarakat industri hubungan antara manusia dengan
tanah bersifat individualis dan berorientasi ke arah ekonomis
(Zaki, 2011).
Dampak pengadaan tanah terhadap kondisi masyarakat
agraris yang hanya bergantung pada sumber utama berupa
tanah ini seringkali mengakibatkan menurunnya pendapatan,
hilangnya pekerjaan masyarakat, menurunnya standar hidup
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 3
