Page 43 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 43
Gambar 1.2. Rencana Induk Koridor Ekonomi Indonesia
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam rangka memperlancar kegiatan tersebut maka
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari
bahwa untuk melaksanakan pembangunan tentunya
membutuhkan tanah dalam skala luas dan menyeluruh
pada hampir setiap provinsi. Dalam rangka memperkuat
implementasi kegiatan dan menyiapkan kerangka hukum
maka dibentuklah peraturan baru terkait pengadaan tanah
yakni melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012.
Tujuan mendasar dibentuknya UU tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
dan Peraturan turunannya yakni Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
14 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
