Page 69 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

pencabutan haknya itu dicantumkan dengan rinci dan jelas,
Nomor verponding, nama orang-orang yang berhak atasnya.

Kepada masyarakat (orang-orang) yang haknya terkena
objek pencabutan diberikan kesempatan untuk mengemuka-
kan pendapat dan keberatan-keberatannya, baru kemudian
dikeluarkan Ordonansi yang menyatakan bahwa benda-benda
yang dimaksudkan akan dicabut hubungan hukumnya dicabut
haknya guna kepentingan umum (Verklaring van Algemeen).
Sebelum dilakukan pencabutan hak-haknya, pemerintah
membentuk sebuah Komisi yang akan melaksanakan dan
mempertimbangkan pendapat dan keberatan. Setelah
mendengar pendapat Dewan Hindia Belanda (Raad van Indie),
Gubernur Jenderal menentukan dan menunjuk/ menentukan
benda-benda mana yang akan dilakukan pencabutan
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Komisi tersebut
menyelesaikan kewajibannya. Keputusan Gouvernur Jenderal
tersebut diumumkan dalam Javasche Courant dan di Kantor
Pemerintahan Setempat (KPS) dimana persil-persil atau tanah
yang bersangkutan terletak. Setelah tahapan itu ditempuh,
sesuai Ordonansi atau keputusan Gubernur Jenderal, maka
Pemerintah berusaha mengadakan persetujuan dengan pihak-
pihak yang berhak, sedangkan besaran nilai harga tanahnya
tidak boleh lebih rendah daripada yang ditaksir oleh 3 (tiga)
orang yang ditunjuk oleh Pengadilan yang berwenang. Jika
pemerintah tidak dapat mengadakan persetujuan maka sesuai
Ordonansi atau Keputusan Gubernur Jenderal, Pemerintah
mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang berhak
kepada hakim pengadilan yang berwenang sesuai kompetensi
relatif dimana tanah-tanah yang akan dilakukan pencabutan
terletak.

40 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa