Page 70 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Bagi orang-orang yang akan dicabut haknya termasuk dalam
Golongan Penduduk Eropa, maka gugatan diajukan di Raat van
Justitie, sedangkan untuk Golongan Penduduk Pribumi yang
tunduk pada Hukum Adat gugatan diajukan ke Landraad, serta
dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hakim yang
memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Pemerintah tidak
dapat mengabulkan, manakala dalam Ordonansi tersebut tidak
memuat pernyataan kegunaan untuk kepentingan umum atau
salah satu bukti tersebut dalam Pasal 20 Ordonansi Staatsblad
Nomor 574 Tahun 1920, jo. Stb. Nomor 96 Tahun 1947 tidak
dikemukakan. Bahkan jika hakim yang bersangkutan menolak
gugatan Pemerintah atau menyatakan batas gugatan tersebut,
kepada Pemerintah dapat mengajukan banding. Jika setelah
dikeluarkan putusan hakim, orang-orang yang berhak juga
belum setuju mengenai besaran nilai harganya, maka Hakim
mengangkat seseorang atau lebih ahli dengan jumlah ganjil.
Selanjutnya Hakim menunjuk seorang dari anggotanya sebagai
Hakim Komisaris yang akan mengadakan pemeriksaan lebih
lanjut untuk menetapkan besarnya ganti kerugian terhadap
tanah yang haknya akan dicabut.
Setelah mencermati uraian di atas, tahapan yang ditentukan
oleh Ordonansi tersebut begitu rigit dan rumit serta memakan
waktu cukup lama, tahapan-tahapan yang harus ditempuh
dan melibatkan tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif
dan yudikatif (pengadilan). Hal ini dikarenakan penyusunan
Ordonansi dilatar belakangi oleh pemahaman individualistis/
liberalisme yang menekankan bahwa hak eigendom (Pasal 570
BW/KUH Perdata) merupakan hak tertinggi menurut Hukum
Barat yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 41