Page 79 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Pada masa penjajahan Jepang pembongkaran hutan-hutan
dan onderneming (perkebunan) puluhan ribu hektar dengan
mengerahkan tenaga rakyat dirubah menjadi lahan pertanian
dengan penanaman tanaman padi, singkong, tanaman jarak,
kapas yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perang.
Sistem pemerasan dan kerja paksa yang diterapkan pemerintah
Jepang secara kejam tentu meninggalkan bekas kehancuran,
kemiskinan dan kelaparan bagi masyarakat Indonesia.

Sarjita, (2021: 26-29) Persoalan klaim terkait ganti kerugian
tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah/ Tentara Dai Nippon
Jepang, secara hukum masih berlangsung, seperti halnya
“Kasus Tanah Tegal Buret” di Kabupaten Kulon Progo. Terhadap
klaim/tuntutan ganti kerugian tanah-tanah yang masuk dalam
lingkup tersebut, dilakukan mekanisme pengaturan sebagai
berikut:

Penguasaan Tanah-tanah oleh Bala Tentara Dai Nippon
(Djepang) dan telah diberikan ganti kerugian. Dasar Hukum: SE
Mendagri No. H.20/5/7 Tgl. 9 Mei 1950 tentang Pendjelasan
Tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Djepang.
Surat Kepala Biro Perundang-undangan Kementerian Agraria
No. Ka. 40/15/10 tgl. 27 April 1959 ttg Penyelesaian tanah-
tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan
Djepang. SE Mendagri Nomor 593/111/Agr. Tahun 1983
tentang Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh
Pemerintah Pendudukan Djepang. SE Menteri Negara Agraria/
Ka. BPN Nomor 500-1255 tgl. 4 Mei 1992 tentang Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) Tata Cara Pengurusan dan penyelesaian
Tanah Yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah, pada
Pengertian Angka Romawi I angka 1 huruf a. SE Dirjend Agraria

50 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa