Page 86 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 86
aturan yang diadakan baru oleh Pemerintah Pendudukan Militer
Jepang.
Pada awal kemerdekaan sebelum diundangkannya UU
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, pada tanggal 24 September 1960 langkah-langkah yang
ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengakhiri produk
hukum agraria Kolonial itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu: Pertama, pengundangan berbagai Peraturan agraria yang
sifatnya parsial artinya menyangkut bagian-bagian tertentu dari
ruang lingkup agraria; dan Kedua, membentuk panitia-panitia
perancang UU Agraria yang bulat dan bersifat Nasional (Moh
Mahfud MD, 1998: 119).
Pengundangan peraturan baru terkait Agraria yang bersifat
parsial, terdiri atas:
a. Penghapusan Hak Konversi dengan UU Nomor 13 Tahun
1948 yang kemudian dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun
1950, yang selanjutnya disusul dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor
SK,2/Ka/ 1963 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah-
Tanah Bekas Konversi di Keresidenan Surakarta.
b. Penghapusan Tanah Partikelir dengan UU Nomor 1 Tahun
1958. Sarjita (2021: 23-24), Tanah Negara yang berasal
dari Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (yang telah diberikan
ganti kerugian semula merupakan/berupa tanah partikelir
dengan hak-hak pertuanan, tanah usaha, dan tanah
kongsi). Pengaturan terdapat dalam Staatblad Tahun 1911
Nomor 38 Jis. Tahun 1912 No. 480 dan Tahun 1912 Nomor
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 57
