Page 88 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanan atau semua
tanah partikelir dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena
hukum seluruhnya serentak menjadi Tanah Negara, dengan
pemberian ganti kerugian, dengan syarat tanah-tanah
tersebut digunakan atau diusahakan oleh pemiliknya.
Pemberian hak atas tanah bekas tanah Partikelir Oleh
Menteri Agraria terhadap tanah-tanah “usaha”: a) Bagian
tanah-tanah partikelir sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Tanah-tanah Partikelir Stb.
1912 Nomor 422; b). Bagian dari tanah-tanah partikelir
menurut adat setempat, termasuk tanah desa atau di
atas mana penduduk mempunyai hak yang sifatnya turun
temurun, diberikan Hak Milik secara Cuma-Cuma kepada
penduduk yang mempunyai hak usaha atas itu, kecuali
peraturan sekarang tidak memungkinkan. Tanah Usaha
yang dikuasai dan dipunyai Asing Warga Asing diwajibkan
melepaskan tanah tersebut kepada WNI atau kepada
negara dalam satu tahun terhitung sejak berlakunya UU
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (13 Januari 1959).
Jika tidak dilepaskan, maka haknya atas tanah usaha batal
dan menjadi tanah Negara Bebas. Dengan pernyataan
pembatalan oleh Menteri Agraria atau pejabat yang
ditunjuk. Tanah Partikelir pada jaman Jepang: Tanah-tanah
Partikelir diurus oleh suatu Kantor yang dinamakan Siriyoeti
kanrikoosya (UU Balatentara Dai Nippon tanggal 1 bulan 6
tahun Syoowa 17 (2062) Jo. Osamu Serei No. 2 tanggal 30
bulan 1 Syoowa 18 (2063).

c. Perubahan Peraturan Persewaan Tanah Rakyat dengan UU
Darurat Nomor 6 Tahun 1951 yang kemudian menjadi UU
Nomor 6 Tahun 1952.

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 59