Page 92 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 92

Program Kerja Kabinet I ini dilanjutkan oleh Kabinet Kerja
           II (18 Februari 1960 s/d 6 Maret 1962, Menteri Agraria tetap
           dijabat  oleh  Mr. Sajarwo. Berikutnya  dibentuk  Kabinet  Kerja
           III yang berkuasa dari tanggal 6 Maret 1962 s/d 13 November
           1963 dengan Menteri Sajarwo masih terus menjabat sebagai
           Menteri Agraria, bahkan sampai Kabinet Kerja IV (13 November
           1963 s/d 27 Agustus 1964). Namun pada akhir masa Kabinet
           Kerja  IV, Mr. Sajarwo digantikan  oleh  Heriyadi  Yadipranoto
           dengan Kementerian yang nomenklaturnya menjadi Pembantu
           Menteri  Pertanian  Agraria Urusan Agraria. Pada periode 27
           Agustus 1964 s/d 24 Februari 1966 dibentuk Kabinet Dwi Kora,
           Kementerian  Agraria  merupakan bagian  dari  Kompartemen
           Pertanian  dan  Agraria  yang  dijabat  oleh  R.  Hermanses,  S.H.
           Sementara  sebagai  Menteri  Koordinator Kompartemen
           Pertanian dan Agrarianya dijabat oleh Mr. Sajarwo.

                 Kabinet  berikutnya  yaitu  Kabinet  Dwi  Kora  Yang
           Disempurnakan  (Kabinet  100  Menteri)  terhitung  sejak  24
           Februari 1966  s/d  28  Maret  1966.  Menteri  Koordinator
           Kompartemen  maupun Menteri  Agraria  masih  dijabat  oleh
           orang yang sama seperti Kabinet sebelumnya. Di masa Kabinet
           Dwi Kora yang disempurnakan lagi (26 Maret 1966 s/d 25 Juli
           1966) Kementerian Agraria di Jabat oleh R. Hermanses akan
           tetapi  Departemen  Agraria Dipimpin  oleh  Seorang Deputi
           dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sementara
           Kementerian  Agraria  pada  Kabinet  Ampera  I  dan  II  Yang
           disempurnakan berkuasa dari tanggal 25 Juli 1966 s/d 6 Juni
           1968  Kementerian  Agraria  tidak  eksis  lagi.  Kedudukannya
           berada  di  bawah Kementerian  Dalam  Negeri  dengan  status
           Dirjen Agraria.





                                     Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia  63
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97