Page 97 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 97
pendataan aset yang dilakukan untuk menilai besaran ganti
rugi tidak dilakukan secara transparan; 4) pendataan terhadap
subyek-objek pengadaan tanah tidak dilaksanakan secara
akurat. Proses pengadaan tanah yang dilalui di masa ini
berimplikasi terhadap rendahnya nilai ganti kerugian yang harus
dirasakan oleh masyarakat, tidak adanya proses kesepakatan
yang adil dan transparan antar kedua belah pihak serta tidak
adanya partisipasi masyarakat di dalam tahapan pengadaan
tanah.
Upaya-upaya perlawanan masyarakat yang diakibatkan
karena tidak adanya transparansi dan tidak adilnya penilaian
ganti kerugian terhadap tanah yang terkena proyek mengalami
banyak kegagalan. Hal ini mengakibatkan keresahan dan
penderitaan yang dialami masyarakat semakin berkepanjangan.
Tingginya tekanan dan keterlibatan pihak militer pada praktik
pengadaan tanah berimplikasi terhadap masyarakat tidak
banyak yang berani melakukan gerakan-gerakan penolakan
terhadap pelaksanaan pengadaan tanah khususnya terhadap
nilai ganti kerugian yang diberikan. Kondisi ini berakibat pada
beberapa pengadaan tanah di masa ini masyarakat mau tidak
mau menerima besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan
meskipun sangat merugikan.
Upaya relokasi masyarakat terdampak pengadaan
tanah yang dilakukan pada masa orde baru melalui skema
bedol desa atau program transmigrasi terhadap masyarakat
terdampak pengadaan tanah tidak sepenuhnya berhasil. Dalam
praktiknya masyarakat yang dipindahkan melalui transmigrasi
tersebut banyak pula yang harus kembali ke Jawa/lokasi awal
dikarenakan lokasi transmigrasi yang dijanjikan belum layak
68 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa