Page 95 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Selanjutnya dalam UUPA pada Pasal 6 dijelaskan bahwa
Hak milik atas tanah berfungsi sosial. Mendasarkan pada
peraturan tersebut, maka negara memiliki kekuasaan untuk
mengatur sumber-sumber agraria, selain itu negara juga
memiliki kekuasaan dalam membatalkan dan mengambil
hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian. Lebih
lanjut pengaturan terkait pengadaan tanah diatur dalam Pasal
18 UUPA yang menyebutkan bahwa:

“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama daripada rakyat, hak-hak atas tanah dapat
ditarik dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang
diatur oleh undang-undang”.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks
pengaturan pada UUPA yakni hak menguasai negara atas
tanah memiliki arti bahwa Negara memiliki kewenangan
dalam hal mengatur dan mengelola tanah, dalam hal ini yang
perlu ditegaskan ialah kewenangan mengatur bukan berarti
negara memiliki tanah. Konsep yang diterapkan pada UUPA ini
dipengaruhi dari pengaturan hukum adat yaitu di dalam konsep
hukum adat tidak mengakui hak milik individual yang mutlak/
absolut terhadap tanah (Kusumadara 2013).

D. Orde Baru

Pemerintahan Soekarno dalam melaksanakan dan
mengimplementasikan UUPA tidak berlangsung lama yakni
hanya berlangsung 6 (enam) tahun. Dalam periode yang cukup
pendek tersebut Presiden Soekarno berhasil meletakkan
dasar-dasar dalam pengaturan tanah, akan tetapi belum
cukup waktu untuk membangun dan mengimplementasikan
dasar pengaturan tanah, kepemimpinannya harus beralih ke

66 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa