Page 94 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 94
Bahkan berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor 10/PUU/VIII/2010, terhadap ketentuan Pasal 33
ayat (3) UUPA, Negara memiliki wewenang secara konstitusi
yang meliputi 4 (empat) kewenangan, yaitu: fungsi mengatur
(regellingsdaad); fungsi kebijakan (beleid); fungsi mengatur
(bestuursdaad), fungsi pengelolaan (beheersdaad), fungsi
pengawasan/kontrol (toezichthoudensdaad).
Gambar 1.8. Wewenang Negara berdasarkan Tafsir MK RI
Nomor 2/PUU-VIII/2010
10 “Hubungan antara negara langsung dengan bumi, dan sebagainya tidak sebagai subjek
perseorangan dan tidak dalam kedudukannya sebagai negara yang memiliki, akan tetapi
sebagai negara yang menjadi personifikasi rakyat seluruhnya, sehingga dalam konsep ini
negara tidak terlepas daripada rakyat, negara hanya menjadi pendiri, menjadi pendukung
daripada kesatuan-kesatuan rakyat.” (Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan
Agraria di Indonesia, CV. Pantjuran Tudjuh, II, Hlm. 81).
Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 65
