Page 89 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 89
d. Perubahan Peraturan dalam Pengawasan Penindakan
Hak Atas Tanah dengan UU Nomor 1 Tahun 1952 yang
kemudian dikukuhkan dengan UU Nomor 24 Tahun 1954.
Pada tahun 1957 dikeluarkan UU Nomor 76 Tahun 1957
yang mengalihkan kewenangan agraria dari Kementerian
Kehakiman (khusus terkait dengan Ijin) kepada
Kementerian Agraria. Juga dikeluarkan UU Nomor 28
Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan
Hak Atas Tanah -Tanah Perkebunan, berlaku khusus untuk
perkebunan yang dikuasai dengan hak erfpacht, eigendom
dan lain-lain hak kebendaan.
e. Larangan dan Penyesuaian Pemakaian Tanah Tanpa Ijin
Yang Berhak dengan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954
kemudian diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 1 Tahun
1956, serta Peraturan perundang-undangan lainnya.
f. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil dengan UU Nomor 2
Tahun 196o;
g. Pengalihan Tugas-tugas Wewenang Agraria dengan
Keppres Nomor 55 Tahun 1955 dan UU Nomor 7 Tahun
1958.
Disamping melakukan pengaturan dengan Peraturan
perundang-undangan tertentu di bidang agraria, Pemerintah
kala itu membentuk Panitia Perancang UU Agraria. Pemerintah
mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948
dibentuk Panitia Agraria Jogja, dengan menunjuk Sdr. Sarimin
Reksodihardjo sebagai ketuanya. Selanjutnya pada tanggal 19
Maret 1951 dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1951 dibentuk
Panitia Agraria Jakarta, dengan membubarkan Panitia Agraria
Jogja, sehingga Ketua yang semula dijabat oleh Sarimin
60 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
