Page 103 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 103
doktrin yang sangat fundamental. Kena apa demikian, karena
secara materi/substansi PMDN tersebut seharusnya dimuat
dalam produk hukum dalam bentuk UU sebagaimana halnya
UU Nomor 20 Tahun 1961. Karena hak-hak atas tanah yang
dilakukan pembebasan sama dengan pencabutan hak, PMDN
sebagai produk hukum Mendagri tidak memiliki wewenang
untuk membuat Peraturan yang mengikat umum, tanpa adanya
pendelegasian wewenang. Sementara UU Nomor 20 tahun 1961,
untuk melakukan pencabutan hak atas tanah telah menunjuk
Presiden sebagai instansi yang berwenang memutus.
3.1 Kedungombo sebagai Megaproyek di Masa Orde Baru
Pembangunan megaproyek yang menyisakan banyak cerita
dan permasalahan hingga kini salah satunya ialah pembangunan
waduk Kedungombo yang bertujuan untuk membendung
Sungai Serang di Desa Rambat dan Kalibancar Kabupaten
Grobogan. Pembangunan megaproyek waduk ini berfungsi
untuk mencegah bencana banjir, menjaga ketersediaan air,
sebagai sumber irigasi lahan pertanian, kawasan perikanan dan
pariwisata bagi masyarakat. Pembangunan yang berlangsung
dari tahun 1985 hingga 1989 mencakup cekungan waduk
seluas 6.576 hektar yang terdiri dari perairan 2.830 ha dan
lahan daratan seluas 3.746 ha). Gambaran kondisi waduk
Kedugombo disajikan pada gambar 1.9 berikut.
74 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
