Page 107 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam Hukum
Perjanjian Eks. Pasal 1320 BW/KUH Perdata tentang Syarat
Sahnya suatu perjanjian (adanya Konsensus, Para pihak cakap
melakukan perbuatan hukum, objeknya pasti dan akibat hukum
perjanjian tersebut diperbolehkan/tidak dilarang oleh UU). Oleh
karena itu kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian
harus/wajib sederajat atau sejajar posisi/kedudukannya dalam
membuat perjanjian.

3.2 Penyimpangan dan Celah Hukum Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dalam kasus Kedungombo

Kondisi masyarakat yang terkena dampak pembebasan
tanah (menganut pada peraturan pada masa itu yakni Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor (PMDN) 15/1975), di masa itu
hampir sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor
pertanian (petani/buruh tani/petani penggarap), nelayan darat,
tukang kayu, tukang batu, pengrajin, dsb. Tahapan di dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan waduk ini masih jauh
dari kata adil maupun transparan. Sikap pemerintahan di masa
orde baru yang Top Down dan lebih pada sifatnya yang otoriter
mengakibatkan tahapan musyawarah yang bermakna dengan
melibatkan partisipasi masyarakat tidak dilakukan pada proses
pengadaan tanah, selain itu kesepakatan besarnya nilai ganti
kerugian juga tidak dilakukan melalui proses musyawarah
(Hidayati 2014).

Di masa pembangunan tersebut sistem birokrasi yang
sentralistik dimana birokrat menempatkan diri sebagai
penguasa bukan sebagai media perantara/katalisator terhadap
fungsi pemerintah sebagai kreator pembangunan kepada
masyarakat, menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat

78 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa