Page 109 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Nilai ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat
terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan waduk
berada jauh di bawah harga pasar setempat, sehingga nilai
yang diterima terlalu rendah dan menyulitkan warga untuk
mencari tanah maupun pemukiman pengganti. Masyarakat
terpaksa menerima ganti kerugian yang nilainya jauh di bawah
harga wajar dikarenakan adanya unsur paksaan dan tekanan
dari jajaran militer. Di dalam proses pembebasan lahan ini
masyarakat hanya diundang kemudian disodori amplop berisi
uang ganti kerugian tanpa adanya diskusi ataupun penjelasan
terhadap rincian besaran nilai ganti kerugian (Karmono 2005).

Pemberian nilai ganti kerugian yang kurang adil/kurang
transparan dalam pembebasan tanah untuk waduk Kedung
Ombo ini juga disebabkan adanya celah hukum yang terdapat
dalam PMDN Nomor. 5/1975. Dimana di dalam peraturan
tersebut hanya dinyatakan bahwasanya dasar perhitungan
ganti kerugian adalah musyawarah dengan memperhatikan
harga dasar. Kondisi yang terjadi saat itu harga dasar berada
jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga pasar
setempat yang berlangsung saat itu. Sementara kondisi
yang terjadi di Kedungombo pada saat ganti kerugian tidak
mendasarkan nilai kesepakatan musyawarah dan berada
jauh di bawah nilai pasar. Sitorus (2004) menyebutkan dalam
pelepasan atau penyerahan hak, kesepakatan ganti-kerugian
dan kesediaan menyerahkan tanah merupakan satu kesatuan
dan dua hal ini tidak dapat terpisahkan, apabila terjadi
ketidaksepakatan mengenai nilai ganti kerugian maka hal ini
sama dengan terjadi ketidaksempurnaan di dalam pelepasan
atau penyerahan hak sebagai suatu tindakan hukum.

80 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa