Page 113 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

dijelaskan di dalamnya bahwasanya Pasal 33 ayat 3 UUD
1945 tidak memberikan hak kepada negara untuk memiliki
tanah, tetapi hanya memberikan hak menguasai atas tanah,
sehingga di dalam penjelasan ini negara diberi wewenang atau
mandat oleh bangsa Indonesia untuk menguasai bumi, air dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya (Kusumadara 2013). Lebih lanjut diatur di dalam
Pasal 2 ayat (2) UUPA mendefinisikan hak menguasai negara
atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk: a. Mengatur
dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b. Menentukan
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. Menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang menguasai bumi, air dan
ruang angkasa.

E. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005

Peraturan ini menggantikan Keppres No. 55 Tahun 1993
dikarenakan pengadan tanah untuk kepentingan umum
tentunya memerlukan waktu yang cepat dan membutuhkan
tahapan yang pasti dan dengan tetap memperhatikan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah.
Dalam peraturan ini diatur bahwasanya untuk pengadaan
tanah dengan luasan tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat
dilaksanakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang
memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah
melalui mekanisme jual-beli atau tukar menukar atau melalui
cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

84 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa