Page 127 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

v. kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, atau BUMD;
w. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, atau
BUMD; dan
x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/
atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, atau
BUMD.
Keempat, Perencanaan Pengadaan Tanah. Kita ketahui
bersama bahwa Perecanaan Pengadaan Tanah merupakan
tahap awal dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang hasil akhir
(output) nya berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah (DPPT). Dokumen ini dapat disusun oleh Instansi yang
memerlukan tanah dimana dalam proses penyusunannya
dapat dilakukan secara mandiri atau melibatkan Profesi/
Ahli. Dalam UUCK juga mengatur substansi perencanaan
dengan mengubah ketentuan Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun
2012, sehingga redaksinya berubah menjadi sebagai berikut:
(1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan
melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah,
Rencana Strategis, dan atau Rencana Kerja Pemerintah/ instansi
yang bersangkutan.

98 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa