Page 130 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

5 (lima) Hektar secara atributif kewenangan penerbitan
Penetapan Lokasinya (Penlok) ada pada kewenangan Bupati/
Walikota. Sementara dahulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun
2012 secara atributif kewenangan penerbitan Penetapan
Lokasi (Penlok) masih ada pada Gubernur, dan Gubernur dapat
menugaskan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota era UU
No. 2 Tahun 2012 jika menerbitkan Penetapan Lokasi, maka
berdasarkan kewenangan tersebut diperoleh karena delegasi.
Dengan Peraturan yang baru/regulasi terbaru ini, maka tanggung
jawab dan akibat hukum dari tindakan Bupati/Walikota dalam
penerbitan Penlok akibat hukum yang ditimbulkan secara
hukum administrasi ada pada Bupati/Walikota.

Pasal 19C

Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan,
tidak diperlukan lagi persyaratan:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. pertimbangan teknis;

c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;
d. di luar kawasan gambut/sempadan pantai; dan

e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Penambahan ketentuan Pasal 19C ini mengisyaratkan
bahwa dengan terbitnya Penetapan Lokasi, terkait dengan
perizinan-perizinan yang substansinya meliputi huruf a s/d e
secara hukum diasumsikan sudah clean and clear, sehingga
tidak ada lagi alasan/dasar untuk menunda penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 101