Page 135 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

(2) saat ini telah diterbitkan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, bahkan sudah pula diterbitkan
Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka. BPN) Nomor
19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum,].

Kesepuluh, Penolakan Besaran dan bentuk Ganti Kerugian
Objek Pengadaan Tanah serta Konsinyasi Ganti Kerugian Objek
Pengadaan Tanah oleh Pihak Yang Berhak.

Pasal 42:
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau
besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan
pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri
setempat. [Konsinyasi].

Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan juga terhadap:

a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui
keberadaannya; atau
b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti
Kerugian:

1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

2. masih dipersengketakan kepemilikannya;

106 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa