Page 136 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di Bank.

Kesebelas, Pihak yang berhak dan objek pengadaan
tanah yang diberikan ganti kerugian oleh Panitia Pelaksana
Pengadaan Tanah. Terkait substansi ini sekali lagi agar
mendapat perhatian dan penekanan, khususnya bagi Panitia
Pelaksana Pengadaan Tanah, yaitu jangan sampai terjadi
Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (PPPT) melakukan
pembayaran ganti rugi objek pengadaan tanah, pada hal
secara hukum dikecualikan untuk dilakukan pemberian/
pembayaran ganti ruginya, meskipun itu merupakan asset
Badan Hukum Publik dikarenakan ketentuan Pasal 46 ayat (1)
UU Nomor 2 Tahun 2012. Jika hal tersebut dilakukan karena
mengesampingkan sehingga dilakukan pembayaran padahal
yang bersangkutan tidak berhak menerima ganti kerugian maka
akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berujung
oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Penyidik Kepolisian/
Kejaksaan dilakukan penindakan secara hukum melalui proses
tuntutan pidana di Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 46 UU
Nomor 2 Tahun 2012 tersebut menegaskan bahwa:

(1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti
Kerugian, kecuali:
a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai
dengan tugas dan fungsi pemerintahan;
b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau
c. Objek Pengadaan Tanah kas desa;

Perkembangan Pengadaan Tanah di Indonesia 107