Page 143 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 143
Sejarah masa lampau menunjukkan bahwa pembebasan
tanah di Cina dapat dikatakan menjadi pengaduan sosial
tertinggi dan penyebab terbesar kerusuhan, dimana kondisi
ini tidak hanya sebatas pada jumlah frekuensi konfliknya saja
akan tetapi juga mencakup besarnya jumlah demonstran
serta tingkat keparahan insiden yang terjadi akibat bentrokan
(Yu 2005; Zhou dan Banik 2014; Song 2016). Aksi protes dan
demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terdampak
pengadaan tanah seringkali terjadi khususnya pada saat
pelaksanaan pengadaan tanah di era tahun 1980-an (Ren
2017). Sistem maupun kebijakan pengadaan tanah yang
kurang memperhatikan masyarakat terdampak khususnya
para petani yang kehilangan mata pencaharian selanjutnya
menjadi perhatian bagi pemerintah Cina untuk melakukan revisi
terhadap Undang-Undang pengadaan tanah menjadi UU baru
yang dikeluarkan tahun 2013. Dengan hadirnya regulasi baru
yang ditetapkan tahun 2013, upaya perlindungan terhadap para
petani lebih diperhatikan sehingga dampak pengadaan tanah
mampu membawa manfaat positif bagi masyarakat.
B. Kebijakan Pengadaan Tanah di Cina
Cina sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di
dunia yakni mencapai 1,41 miliar (2021) dan dengan kepadatan
penduduk sangat tinggi berimplikasi terhadap kebutuhan
lahan untuk pembangunan juga sangat luas. Adapun luas
wilayah di Cina mencapai 9.596.961 km2, menduduki negara
terluas se-Asia Timur dan negara terluas ketiga di dunia.
Hukum pertanahan di Cina mengalami perubahan dari masa
ke masa dan sejak pengambilalihan kepemimpinan di tangan
partai komunis di tahun 1949 maka pemerintah menetapkan
114 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
