Page 145 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

gunaan lahan yang dikontrak oleh petani dan melindungi
seketat mungkin terhadap lahan–lahan pertanian yang ada di
pedesaan (China.org 2014).

Sistem pengelolaan pertanahan di Cina tidak terlepas dari
pengaturan sistem pemilikan maupun penguasaan terhadap
tanah. Secara garis besar kondisi kepemilikan tanah di Cina
dapat dibagi menjadi dua sistem yakni kepemilikan negara
dan sistem kepemilikan kolektif. Yang termasuk tanah negara
yakni meliputi semua tanah kota dan tanah yang digunakan
oleh lembaga negara dan perusahaan milik negara, sementara
semua tanah yang ditanami oleh masyarakat pedesaan dan
tanah pemukiman yang terletak pada Kawasan pedesaan
maka secara sistem dimiliki secara kolektif oleh desa. Sebagai
upaya perlindungan terhadap adanya pengakuan hak maka
terhadap tanah perumahan/pemukiman yang ada di pedesaan
keberadaannya dilindungi oleh Undang-undang Properti
sebagai aset pribadi. Selain itu untuk memberikan jaminan
perlindungan kepada masyarakat maka di dalam konstitusi
maupun undang-undang pertanahan yang diterapkan di Cina,
regulasi yang ditetapkan melarang penjualan tanah termasuk
di dalamnya tanah-tanah pertanian. Regulasi yang ditetapkan
hanya mengizinkan adanya pengalihan hak penggunaan tanah
pertanian yang sifatnya dikontrak (Zhang 2011).

Sistem pengaturan terhadap kepemilikan tanah di Cina
apabila ditelusuri dari sejarahnya mengalami beberapa
perubahan. Pasca berdirinya negara Cina di tahun 1949 sistem
kepemilikan tanah secara pribadi mulai diberlakukan, akan
tetapi dengan kebijakan politik yang ada dan Cina menerapkan
kebijakan sebagai negara ‘Sosialis’ maka sejak tahun 1966

116 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa