Page 150 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 150

Sistem  hukum dan  peraturan  yang  ditetapkan  negara  ini
           terdiri  dari beberapa bentuk  baik  berupa konstitusi, hukum
           administrasi, aturan maupun regulasi lokal maupun beberapa
           mengadopsi  aturan  yang  ditetapkan  praktik  internasional.
           Dalam kajian yang dilakukan She & Chen (2001) menyebutkan
           bahwasanya setidaknya di negara ini  terdapat 5  fase umum
           dalam pengaturan terhadap tanah sebagai berikut:

           Fase 1 :

           Pada fase ini legislasi tanah dimulai pada tahun 1950-an. Di
           dalam legislasi yang ditetapkan berupaya untuk menyelesaikan
           beberapa problematika  yakni  terkait  kepemilikan  tanah;
           pengadaan tanah; pengaturan terkait real estate di perkotaan
           maupun terkait.
           Fase 2.

           Pada tahap ini dimulai pada tahun 1060 – 1970-an pada fase
           ini  pemerintah  melakukan  konsolidasi  terhadap  kepemilikan
           tanah negara; kepemilikan tanah kolektif pedesaan dan sistem
           hukum terkait real estate perkotaan maupun terkait pengadaan
           tanah.
           Fase 3.

           Pada  fase  ini  tepatnya  di  tahun  1986  Pemerintahan  Cina
           mengumumkan “Hukum  Administrasi  Pertanahan  RRC/Land
           Administration Law of RRC’. Pada fase ini pemerintah berusaha
           untuk menyempurnakan sistem hukum dan menyempurnakan
           nasionalisasi  terhadap  tanah  perkotaan  serta  mengatur
           hubungan hukum penggunaan tanah konstruksi.







                                      Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara  121
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155