Page 152 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Zhang (2011) dideskripsikan secara ringkas yang disajikan
pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Periode Pengelolaan Pertanahan di Cina selama 60
Tahun
1950 Reformasi pertanahan di bawah “Undang-Undang
Reformasi Tanah”. Tanah pribadi para petani kaya dan
mereka yang memiliki kepemilikan luas/ tuan tanah
disita dan didistribusikan kepada petani tanpa tanah
atau petani dengan kepemilikan tanah yang sempit.
Upaya ini dimaksudkan untuk mencapai ‘tanah untuk
semua petani’. Undang-undang ini mengamanatkan
pemerintah daerah untuk mengeluarkan sertifikat
kepemilikan tanah dan mengakui hak pemilik tanah
untuk mengoperasikan, menjual dan menyewakan
tanah yang dimiliki. Kebijakan ini diterapkan karena
negara ini menganut sistem sosialis. Reformasi
besar-besaran ini mampu mewujudkan Cina sebagai
negara anti-feodal/anti-imperialisme. Pengaturan
pemilikan/penguasaan tanah melalui redistribusi
tanah di Cina pada masa ini sangat berhasil dalam
merombak ketimpangan pemilikan tanah. Program
Reforma agraria yang diterapkan secara massif
tersebut setidaknya mampu merombak kepemilikan
tanah yang sangat timpang di masa 1950-an.
1954 Konstitusi Pertama menegaskan kepemilikan tanah
bagi petani dan memungkinkan pembebasan lahan di
bawah domain unggulan atau nasionalisasi sumber
daya alam.
1956 Gerakan kolektivisasi pedesaan mengubah
kepemilikan tanah dari tanah pribadi menjadi tanah
yang kepemilikannya secara kolektif.

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 123