Page 151 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 151
Fase 4.
Fase ini diawali pada tahun 1990-an, pemerintah meletakkan
reformasi sistem pertanahan khususnya pada aspek
penggunaan tanah. Pemerintah mengatur terhadap pengelolaan
property tanah.
Fase 5
Sejak tahun 2004, pemerintah pusat mulai melakukan kebijakan
terhadap upaya minimalisasi dampak pengadaan tanah untuk
melindungi kepentingan petani. Berbagai upaya dilakukan agar
hak-hak para petani terpenuhi, sehingga pemerintah melakukan
beberapa revisi peraturan. Di era ini tepatnya di tahun 2006
pemerintah menetapkan peraturan terhadap kompensasi
pengadaan tanah dan pemukiman Kembali khususnya
terhadap beberapa proyek Pembangkit listrik energi air skala
besar maupun skala menengah maupun proyek pengelolaan
air.
Lebih lanjut Zhang (2011) menjelaskan bahwa Land
Administration Law merupakan hukum utama yang mengatur
bagaimana mekanisme pemukiman kembali orang-orang yang
dipindahkan akibat adanya pembebasan tanah. Peraturan ini
juga mengatur terkait pembayaran kompensasi, perlakuan
yang tepat bagi para masyarakat yang dimukimkan kembali,
mengatur bagaimana standar hidup masyarakat yang
terkena dampak pengadaan tanah dan mengatur bagaimana
keberlanjutan kehidupan masyarakat khususnya bagi mereka
yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak,
buruh ataupun pekerjaan lain yang sangat bergantung pada
sumber daya lahan. Gambaran mengenai periode pengaturan
pertanahan di Cina sebagaimana kajian yang dijelaskan oleh
122 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
