Page 146 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

sistem kepemilikan tanah yang sifatnya secara pribadi mulai
dihapuskan. Namun seiring perkembangan waktu maka
perjalanan politik di Cina terus berjalan. Kondisi ini tentunya
berpengaruh pada regulasi pertanahan yang juga mengalami
dinamika/perubahan. Dengan ditetapkannya regulasi yang
mengatur Hak Property di tahun 2007, maka pemerintahan
Cina menganut tiga sistem hak atas tanah yakni : Pertama
berupa Hak kepemilikan (ownership rights); Kedua berupa
Hak usufructuary dan yang Ketiga berupa hak Security. Di
dalam hak Usufructuary yang ditetapkan di Cina beberapa hak
dibagi menjadi: Pertama: Hak Pengelolaan lahan kontrak, hak
ini memungkinkan adanya peralihan hak akan tetapi terhadap
lahan pertanian penggunaan dan pemanfaatannya tidak dapat
diubah secara sewenang-wenang; Kedua Hak menggunakan
lahan konstruksi secara khusus penggunaan hak ini hanya
diizinkan terhadap tanah milik negara; Ketiga berupa hak
menggunakan lahan perumahan (rights to use of residential
housing) melalui hak ini maka warga dapat membangun rumah
dan memanfaatkan lahan yang ada; Keempat Security Rights
merupakan hak hipotik atau hak gadai.
Kebijakan negara, sistem politik maupun sistem
kepemimpinan di Cina membawa implikasi terhadap perubahan
pengaturan pertanahan. Begitupun pembangunan ekonomi
serta pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berimplikasi
terhadap kebutuhan lahan skala besar di Cina. Mendasarkan
pada dampak-dampak pengadaan tanah yang telah terjadi di
masa lampau dimana pengadaan tanah di daerah pedesaan
selalu memiliki risiko terhadap menurunnya kondisi kehidupan
petani, maka pemerintah Cina melaksanakan reformasi
terhadap kebijakan pengaturan pertanahan yang tertuang

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 117