Page 154 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

2006 Dekrit 29 Dewan Negara pada tahun 2006 tentang
masalah tanah, menggulirkan Circular 28 dan
menyatakan bahwa kompensasi tanah dan
pemukiman kembali harus mengikuti prinsip standar
hidup para petani yang terkena dampak tidak boleh
diturunkan dan mata pencaharian mereka harus
berkelanjutan
2007 Property Law dikeluarkan, mengkonfirmasikan sistem
kontrak tanah, hak petani kontrak tanah dan sub-
kontrak lahan pertanian dalam UU Kontrak Tanah, dan
mengkonfirmasi bahwa kepemilikan tanah dan hak
penggunaan tidak dapat digunakan sebagai jaminan.
2008 Keputusan Partai 2008 tentang reformasi pedesaan,
menekankan peningkatan pengelolaan lahan,
pengalihan hak penggunaan lahan, mengatur tentang
pembebasan lahan dan kompensasi yang diberikan;
Hukum Pertanahan diubah; Hak guna lahan petani
diakui sebagai hak properti.
Sumber : Zhang (2011)
Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwasanya sistem pengadaan
tanah/pembebasan tanah di Cina memiliki pengaturan yang
lebih maju dan lebih awal dari sistem pengaturan pembebasan
tanah di beberapa negara lain di Asia. Dimana di tahun 1986
Undang-undang administrasi pertanahan menyebutkan
bahwa kompensasi dalam hal pembebasan tanah juga harus
mengikutsertakan pemulihan mata pencaharian penduduk.
UU ini juga mengatur dalam kompensasi pembebasan tanah
tidak diizinkan hanya dalam bentuk distribusi mata uang saja,
akan tetapi dalam UU ini mewajibkan adanya realokasi lahan
kepada petani. Statemen ini muncul dikarenakan pemerintah
maupun masyarakat belajar dari praktik pengadaan tanah yang

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 125