Page 155 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

telah berlalu, dimana ketika ganti kerugian hanya dalam bentuk
uang, maka nilai penurunannya akan sangat tinggi. Nilai uang
yang diterima oleh masyarakat juga tidak akan dapat sebanding
jika dibandingkan dengan sumber daya tanah ataupun nilai
pekerjaan yang harus hilang karena pengambilalihan tanah.
Praktik pengadaan tanah dengan menyertakan permukiman
Kembali serta pemulihan kehidupan masyarakat yang
diimplementasikan oleh pemerintah Cina ini dianggap sebagai
praktik yang baik oleh Bank Dunia dimana pengarusutamaan
yang ditekankan yakni lebih pada ‘tanah untuk tanah’ (Zhang
2011).

Untuk mewujudkan dan memenuhi persyaratan hukum
yang ditetapkan dalam pengadaan tanah tersebut tentunya
diperlukan perencanaan yang terperinci, bantuan keuangan
dan komitmen dari semua stakeholder. Dalam pelaksanaan
pemukiman kembali proses yang dilalui tentunya sangat rumit.
Sebagai upaya agar tujuan tersebut terwujud maka di Cina
tahapan ini dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan fase utama yakni:
persiapan, penerapan/pelaksanaan, monitoring/checking,
penerimaan dan dukungan pasca pemukiman kembali yakni
tahapan pemulihan kembali pendapatan masyarakat.

Secara prinsip, pemerintahan Cina memiliki tanggung
jawab penuh terhadap bagaimana memukimkan orang-orang
yang dipindahkan, meskipun dalam tahapan pelaksanaannya
kondisi pemukiman kembali bervariasi antara proyek satu
dengan proyek lainnya dan tergantung bagaimana lokasi
satu dengan yang lainnya. Regulasi yang mengatur terhadap
bagaimana kompensasi tanah dan pemukiman kembali diatur
dalam Keputusan Nomor 29 tahun 2006, dimana pada setiap

126 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa