Page 156 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 156
pelaksanaan pengadaan tanah harus melaksanakan pemberian
kompensasi yang adil, harus memastikan berlangsungnya
pemukiman kembali dan juga memastikan bahwasanya pihak
yang membutuhkan tanah juga melakukan upaya pemulihan
standar hidup dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat
yang terkena dampak. Beberapa kebijakan yang diterapkan
pemerintahan Cina untuk menjamin masyarakat memiliki mata
pencaharian dan penghidupan yang layak maka pemerintah
menyediakan pekerjaan bagi masyarakat terdampak atau
dapat pula melalui mekanisme penawaran pekerjaan pada
perusahaan dimana pengadaan tanah tersebut dilaksanakan
(Wilmsen 2016, 701-717).
Perlindungan terhadap masyarakat terdampak pengadaan
tanah yang diterapkan di Cina ini ditetapkan dalam regulasi
diantaranya yakni adanya konstitusi dan dua Undang-undang
meliputi Konstitusi Republik Rakyat Cina, Hukum Administrasi
Pertanahan (LAL) dan Hukum Properti. Secara lebih lanjut
peraturan terkait pengadaan tanah yang ada kaitannya
dengan sumber daya air maka dituangkan dalam Peraturan
Permukiman Kembali untuk Pembangkit Tenaga Air maupun
proyek konservasi air. Dalam konteks ini Pemerintah Cina sangat
memperhatikan keberlanjutan permukiman kembali maupun
keberlanjutan hidup masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya
regulasi sebagaimana tersebut di atas yang sifatnya mengikat
dan wajib dilakukan bagi pihak yang membutuhkan tanah.
Kewajiban yang melekat ini berimplikasi terhadap adanya
upaya penyediaan permukiman kembali dalam satu kesatuan
proyek pengadaan tanah.
Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 127
