Page 585 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 540 -

F. TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA
Penelaahan dokumen RKA-BUN merupakan penelaahan atas
dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan
dana, baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan yang
disusun oleh KPA BUN.
Penelaahan dokumen RKA-BUN dimaksudkan untuk memastikan bahwa:
1. rencana Kinerja yang dituangkan dalam RKA-BUN konsisten dengan
yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah;
2. untuk mencapai rencana Kinerja tersebut, dialokasikan dana yang
efisien dalam tataran perencanaan; dan
3. pengalokasian anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan
penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis Kinerja,
dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Dengan demikian, rencana Kinerja yang tertuang dalam RKA-BUN
merupakan rencana Kinerja PPA BUN untuk memenuhi tugas dan
fungsinya sesuai kebijakan Pemerintah dan dalam perencanaannya
dialokasikan secara efisien.
Penelaahan dokumen RKA-BUN dilakukan dengan 2 (dua) metode
sebagai berikut:
1. Penelaahan Tatap Muka
Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan
secara bersama-sama bersama-sama oleh pihak-pihak yang
melaksanakan penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA
BUN).
2. Penelaahan Online
Penelaahan online merupakan penelaahan secara virtual dengan
menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak-
pihak terkait melaksanakan penelaahan di tempat tugasnya masing-
masing.

1. Persiapan Penelaahan RKA-BUN
Sebelum melakukan penelaahan RKA-BUN, hal-hal yang perlu
disiapkan dan dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
Persyaratan dalam penelaahan RKA-BUN.
Dalam penelaahan RKA-BUN terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu:
1) Arsip Data Komputer (ADK) yang diserahkan, terlebih
dahulu harus divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
2) dokumen penelaahan meliputi:
a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk;
b) RKA-BUN yang telah diteliti;
c) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN per KPA BUN;
d) RKA Satker BUN; dan
e) ADK;
3) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan yang
terfokus pada:
a) kesesuaian data dalam RKA-BUN dengan Pagu
Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
b) kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran (output), dan
anggaran;
c) relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran
(output); dan