Page 586 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 586

- 541 -





                                      d)    kepatuhan  dalam  kaidah-kaidah  penganggaran  yang
                                            dapat diterapkan.
                                4)    Direktorat Jenderal Anggaran tidak melakukan penelaahan
                                      hingga  ke  level  detail  atau  item  biaya.  Penelaahan
                                      difokuskan pada Kinerja yang akan dicapai, tetapi Direktorat
                                      Jenderal  Anggaran  diperkenankan  melihat  data  dan
                                      informasi hingga level detail dan item biaya sebagai bahan
                                      referensi, jika dianggap perlu untuk alat analisis; dan
                                5)    apabila diperlukan, PPA BUN dapat menyertakan KPA BUN
                                      dalam forum penelaahan.

                                Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penelaahan  RKA-BUN  beserta
                                tugas dan perannya.
                                1)    Direktorat Jenderal Anggaran
                                      Direktorat  Jenderal  Anggaran  sebagai  koordinator  dalam
                                      proses penelaahan memiliki tugas antara lain:
                                      a)    menyusun  jadwal  penelaahan  dan  mengirimkan
                                            undangan penelaahan kepada PPA BUN;
                                      b)    mengunggah ADK untuk divalidasi (by system);
                                      c)    dalam     proses     penelaahan,       Direktorat      Jenderal
                                            Anggaran meneliti:
                                            (1)  kelengkapan dokumen penelaahan;
                                            (2)  kesesuaian  data  dalam  RKA-BUN  dengan  Pagu
                                                 Anggaran  BUN/Pagu  Anggaran  BUN  yang  telah
                                                 dimutakhirkan/Alokasi           Anggaran       BUN/Pagu
                                                 APBN  Perubahan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri
                                                 Keuangan;
                                            (3)  kesesuaian  antara  Kegiatan,  Keluaran  (output),
                                                 dan anggaran;
                                            (4)  relevansi  komponen/tahapan  dengan  Keluaran
                                                 (output); dan
                                            (5)  Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
                                            (6)  kepatuhan  dalam  kaidah-kaidah  penganggaran
                                                 yang dapat diterapkan.
                                2)    PPA BUN
                                      Dalam rangka penelaahan, PPA BUN memiliki tugas antara
                                      lain:
                                      a)    mengikuti  jadwal  penyusunan  serta  penelaahan  yang
                                            disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
                                      b)    menyiapkan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan
                                            dalam proses penelaahan; dan
                                      c)    memastikan        penelaah       yang      akan      mengikuti
                                            penelaahan.

                                Dokumen yang harus disiapkan dalam penelaahan RKA-BUN.
                                1)    Direktorat Jenderal Anggaran
                                      Direktorat  Jenderal  Anggaran  sebagai  penelaah  harus
                                      menyiapkan  instrumen  penelaahan  yang  akan  menjadi
                                      acuan ketika meneliti dokumen RKA-BUN.
                                      Hal-hal yang harus disiapkan yaitu:
                                      a)    Penetapan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran
                                            BUN;
                                      b)    Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  perencanaan
                                            anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan
                                            pelaporan keuangan
   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591