Page 587 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 542 -

c) RKA-BUN yang disampaikan oleh PPA BUN;
d) hasil reviu Angka Dasar; dan
e) peraturan-peraturan yang terkait dengan
pengalokasian anggaran.
2) PPA BUN
PPA BUN dalam rangka penelaahan RKA-BUN dengan
Kementerian Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
a) surat tugas penelaahan;
b) RKA-BUN;
c) RKA Satker BUN yang telah direviu APIP K/L;
d) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN/Pagu Anggaran
BUN yang telah dimutakhirkan/Alokasi Anggaran
BUN/Pagu APBN Perubahan per Satker/eselon I; dan
e) ADK.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan RKA-BUN.
1) Kelengkapan dokumen penelaahan
Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan
merupakan tanggung jawab PPA BUN.
2) Validasi ADK RKA-BUN
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap
ADK yang disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan
kesesuaian dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (SPAN). Dalam hal hasil validasi tidak
sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN, ADK akan
dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari
setelah itu harus disampaikan kembali ke Direktorat
Jenderal Anggaran.

2. Mekanisme Penelaahan RKA-BUN
Mekanisme penelaahan RKA-BUN berdasarkan Pagu Anggaran
BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN.
1) Pejabat dan petugas penelaah
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RKA-
BUN dengan petugas penelaah dari PPA BUN terkait.
2) Proses penelaahan RKA-BUN diawali dengan memeriksa
kelengkapan administratif yang meliputi:
a) legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN;
b) surat pengantar penyampaian RKA-BUN yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan
selaku Pemimpin PPA BUN;
c) surat tugas sebagai petugas penelaah PPA BUN;
d) penggunaan format baku untuk RKA-BUN dan RKA
Satker BUN; dan
e) ADK.
3) Direktorat Jenderal Anggaran utamanya meneliti kriteria
subtantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran
Kinerja yang direncanakan, yaitu:
a) memeriksa formulir RKA-BUN yang meliputi:
(1) memeriksa legalitas RKA-BUN atau hasil
pembahasan/kesepakatan dengan DPR (jika ada);
(2) meneliti kesesuaian RKA-BUN dengan besaran
Pagu Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN, meliputi: