Page 588 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 543 -

(a) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per
Program; dan
(b) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana
berdasarkan sumber pendanaannya;
(3) memeriksa pencantuman Prakiraan Maju untuk 3
(tiga) tahun ke depan (jika ada); dan
(4) memeriksa ADK.
b) memeriksa RKA Satker BUN yang meliputi:
(1) meneliti alokasi anggaran Satker; dan
(2) meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam
jenis Angka Dasar dan/atau inisiatif baru (jika
ada).
4) Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak
mengakibatkan perubahan RKA-BUN (sama dengan Pagu
Anggaran BUN), PPA BUN tidak perlu untuk menyampaikan
kembali RKA-BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RKA-BUN
berdasarkan hasil penelaahan Pagu Anggaran BUN sebagai
bahan rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mekanisme penelaahan RKA-BUN berdasarkan Alokasi Anggaran
BUN.
Penelaahan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam
RKA-BUN dengan alokasi anggaran masing-masing sub BA BUN.
Proses penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai
berikut:
1) proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan
dokumen RKA-BUN seperti halnya pada penelaahan pada
Pagu Anggaran BUN disertai dengan persetujuan DPR (jika
ada);
2) dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami
perubahan (sama dengan Pagu Anggaran BUN (dalam hal
besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak merubah
Pagu Anggaran BUN)/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
(dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
merubah Pagu Anggaran BUN)), PPA BUN tidak perlu
menyampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Anggaran
RKA-BUN dan dokumen pendukung. Direktorat Jenderal
Anggaran tetap menggunakan RKA-BUN berdasarkan hasil
penelaahan Pagu Anggaran BUN (dalam hal besaran
pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak merubah Pagu
Anggaran BUN) atau pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
(dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
merubah Pagu Anggaran BUN) sebagai dasar penetapan DHP
RKA-BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran;
3) dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami
perubahan baik penambahan maupun pengurangan, PPA
BUN menyampaikan RKA-BUN dan dokumen penelaahan
beserta ADK untuk dilakukan penelaahan kembali dalam
rangka penyesuaian RKA-BUN dengan Alokasi Anggaran
BUN;
4) berkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran BUN dimaksud
lebih besar dari Pagu Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu