Page 590 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 545 -

4. Hal-Hal Khusus dalam Penelaahan RKA-BUN
Mengingat rincian anggaran BA BUN tertentu hingga ditetapkannya
UU mengenai APBN/APBN Perubahan belum dapat ditetapkan, maka
proses penetapan Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN Perubahan pada
tahun anggaran berjalan untuk BA BUN tertentu, dapat dilakukan
dengan mekanisme khusus yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan sesuai dengan karakteriknya masing-masing.
Sebagai contoh, untuk Belanja Lainnya (999.08) yang alokasi dananya
belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya UU mengenai APBN
dan/atau APBN Perubahan dapat dilakukan pada tahun anggaran
berjalan, dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan usulan dari
Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran
selaku Pemimpin PPA BUN Pengelola Belanja Lainnya (999.08)
untuk ditindaklanjuti;
b. Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelola
Belanja Lainnya (999.08) menindaklanjuti usulan
Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan disposisi Menteri
Keuangan selaku PA BUN;
c. dalam hal usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dapat
dipertimbangkan untuk dibebankan pada Subbagian anggaran
BUN Belanja Lainnya (999.08), Direktorat Jenderal Anggaran
selaku PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08)
melakukan penelaahan usulan berkenaan dengan pihak
pengusul;
d. berdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Direktorat Jenderal
Anggaran selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan
dan izin pembebanan ke Subbagian anggaran BUN Belanja
Lainnya (999.08) kepada Menteri Keuangan selaku PA BUN; dan
e. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Direktorat
Jenderal Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran Subbagian
anggaran BUN Belanja Lainnya (999.08) melalui penerbitan DIPA
atau SP-SABA 999.08 sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penetapan DIPA dan SP-SABA 999.08 tersebut memperhatikan
DHP RKA-BUN Subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya
(999.08).