Page 672 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 672
- 606 -
PETUNJUK PENGISIAN USULAN PENERBITAN SP SABA
NO URAIAN
(1) Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.
(2) Diisi dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga.
(3) Diisi dengan unit eselon I pengesah Revisi Anggaran.
(4) Diisi dengan alamat unit eselon I.
(5) Diisi nomor surat usulan.
(6) Diisi tempat dan tanggal surat usulan.
(7) Diisi dengan nomor Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga penerima SP
SABA.
(8) Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga penerima SP SABA.
(9) Diisi dengan peruntukan kegiatan yang akan dibiayai dari SP SABA.
(10) Diisi nomor PMK yang mengatur tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
(11) Diisi Menteri yang mengusulkan tambahan anggaran beserta tanggal dan
nomor surat usulan tambahan anggaran.
(12) Diisi dengan nomor Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal
Anggaran kepada Menteri Keuangan terkait izin penggunaan dan
pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L.
(13) Diisi dengan dokumen lainnya yang terkait dengan usulan tambahan
anggaran.
(14) Diisi dengan Disposisi Menteri Keuangan atas Nota Dinas yang
disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan
terkait izin penggunaan dan pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja
Lainnya ke BA K/L.
(15) Diisi dengan Catatan Menteri Keuangan atas Nota Dinas yang disampaikan
oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan terkait izin
penggunaan dan pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA
K/L.
(16) Diisi dengan jenis belanja pada BA BUN Belanja Lainnya yang akan
menjadi pembebanan usul tambahan anggaran.
(17) Diisi dengan pos belanja pada BA BUN Belanja Lainnya yang akan menjadi
pembebanan usul tambahan anggaran.
(18) Diisi dengan Sub pos belanja pada BA BUN Belanja Lainnya yang akan
menjadi pembebanan usul tambahan anggaran.
(19) Diisi dengan jumlah alokasi anggaran pada tiap jenis sub pos belanja pada
BA BUN Belanja Lainnya yang akan menjadi pembebanan usul tambahan
anggaran.
(20) Diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang disetujui untuk digeser ke K/L.
(21) Diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang diblokir pada tiap jenis sub pos
belanja pada BA BUN Belanja Lainnya.
(22) Diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang disetujui untuk digeser ke
masing-masing Unit Eselon I.
