Page 674 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 608 -

13. Format SP SABA dari Direktorat Jenderal Anggaran

Nomor : ……...(1) ………,……….20XX (2)
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke
Bagian Anggaran …...(3) (BA…….(4) untuk .................(5)

Yth 1………………………..(6)
. 2. …………………..….(7)

Sehubungan dengan Surat Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA
BUN a.n. Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA BUN Belanja
Lainnya nomor …….(8) tanggal ………(9) Hal ......(10), sebagai tindak lanjut atas usulan
tambahan anggaran yang disampaikan oleh Menteri….(11) Nomor…(12) tanggal…(13)
Hal…(14), dengan ini diberitahukan bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui
penyediaan dan pergeseran anggaran BA BUN dari Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran …......(15) (BA…..(16) untuk
...........(5) sebesar Rp…...(17) (………..…) (18), untuk………………………….. (19)
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini ditetapkan Satuan Anggaran
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (SABA 999.08) dari
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolan Belanja Lainnya (BA 999.08)
ke Bagian Anggaran ……....(3) (BA……..(4), dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah)
Kode KL/UO/Program/RO Jumlah Dana Blokir
Pagu/Volume
RO
(1) (2) (3) (4)
…….(20) K/L…………………………………..(21) ………………..(22) …………….(23)
…….(24) UO………………………................(25) ……….………..26) …………....(27)
…….(28) Program……………….................(29) ……….…..…..(30) …..……......(31)

Rincian peruntukan berupa Rincian Output beserta target/volumenya sebagaimana
terlampir.
Selanjutnya, sejumlah anggaran tersebut digeser/direalokasi dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian
Anggaran……(3) BA……..(4) untuk ..........................................(5).
Penetapan SP SABA ini sebagai dasar revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) ……..(3) sesuai dengan unit dan program tersebut
diatas, namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran
Tahun ……. (32).
Berdasarkan penetapan SP SABA ini, selanjutnya Direktur Anggaran
Bidang……(6) atas nama Direktur Jenderal Anggaran menetapkan revisi
DIPA………(3) Tahun ..…. (33). Data yang tersimpan pada sistem informasi
merupakan data SP SABA yang sudah tersusun dalam bentuk RKA-K/L dan
menjadi dasar usulan revisi otomatis atas DIPA ..….(3).
Pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum dalam penetapan SP SABA ini
sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan ……...(34) selaku Pengguna
Anggaran (PA) dan pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)/Kepala Satuan Kerja Penanggung Jawab kegiatan dimaksud, dan dalam