Page 675 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 609 -

pelaksanaannya agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi,
tidak ada konflik kepentingan, dan harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari
Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut, serta tetap
menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Selanjutnya, kegiatan sebagaimana tersebut diatas agar dilakukan secara efektif
memperhatikan akuntabilitas penggunaan anggaran dengan menyampaikan laporan
penggunaan anggaran, serta transparan kepada publik.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran

Ditandatangani secara elektronik
…………………………………………(35)
Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Direktur Anggaran
Bidang.……….……(6)
3. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Selaku Unit Pendukung PPA BUN BA
999.08

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21

Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id