Page 16 - bukusaku
P. 16
kebijakan iptek nasional tentunya lebih dituntut untuk dapat mengakomodir sifat perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang bersifat disruptive dan dinamis tersebut dalam produk-produk kebijakan yang dihasilkan.
Sebagai konsekuensi logis atas sifat distruptivitas teknologi itu tersebut (das sein), penggunaan pendekatan analisis
kebijakan berbasis system thinking (das solen) merupakan suatu keharusan. Secara internasional, pendekatan sistem
thinking dalam merancang kebijakan Iptek sudah lama dianjurkan. Di dalam dokumen Oslo Manual yang
merupakan dokumen acuan internasional yang mengukur indikator perkembangan inovasi negara-negara OECD
dikatakan bahwa: “a systemic approach to policy targeting is needed because there is no simple policy answer to
problems as complex as those raised by technology/employment relationships in a knowledge-based economy”. Yang
intinya menjelaskan bahwa dalam rangka menuju pembangunan ekonomi berbasis iptek (Knowledge based
Economy), untuk menjawab permasalahan iptek yang kian kompleks dibutuhkan kebijakan yang dirancang melalui
pendekatan sistem (Oslo Manual 2005, European Commission).
Alhamdulillah, walaupun sudah berlalu 12 tahun, sejak tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Ristekdikti
telah merespon pentingnya analisis kebijakan iptek yang berbasis sistem dengan diterbitkannya Kepmenristekdikti
No.190/2017 tentang Komite Nasional Indonesi Untuk Aplikasi Analisis Sistem.
Kepmenristedikti tersebut merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan diatasnya, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan
14
