Page 67 - SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DI KALTIM

r-··---

Juli 1863 dibuat pula kontrak baru yang ditanda tangani oleh
residen Selatan dan Timur pulau Borneo Kolonel E.C.F. Happe
dengan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Pada tanggal 12 Juli
1896 dibuat perjanjian tambahan, mengenai kewajiban untuk
memasukkan dan mengeluarkan, senjata dan obat bedil di ke-
rajaan Kutai, harus mendapat ijin dari residen Selatan dan
Timur pulau Borneo. Pada tanggal 16 Maret 1898 Gedr. St.
1898, 1899, 166 No. 31 dibuat pula suatu ketetapan, tentang
hak Gubernemen Belanda mengusir orang-orang yang dianggap
berbahaya bagi ketertiban dan keamanan umum dari kerajaan
Kutai. Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1898 ditanda tangani
oleh Sultan Aji Muahmmad Sulaiman penyerahan penguasaan
pelabuhan dan polisi pelabuhan kepada Gubernemen Be-
2
landa.2 )
Perjanjian, kontrak tambahan, pelaksanaan hak kekuasa-
an kepada Gubernemen adalah bertujuan untuk memantapkan
penjajahan pemerintah Belanda terhadap kerajaan Kutai. De-
ngan tidak diijinkannya Kutai memasukkan, membeli, senjata,
kerajaan Kutai tidak berkesempatan lagi untuk mengadakan
perlawanan bersenjata.
Dengan adanya ketentuan dan hak Gubernemen, untuk
mengusir orang-orang yang dianggap berbahaya bagi ketertiban
dan keamanan umum, akibatnya tokoh-tokoh pergerakan
politik atau pun partai politik tidak dapat hidup subur di
kerajaan Kutai Kertanegara.
Partai politik hanya dapat hidup di daerah langsung di-
perintah oleh Gubernemen seperti kota Samarinda, daerah
rechtstreeks Gouvemement bestuur gebied dari tahun 1896 -
1942. Di kota ini partai politik Parindra dan Gerindo dapat
hidup dan berkembang. ·

Selama satu generasi yaitu·padajaman pemerintah Sultan
Aji Muhammad Sulaiman ( 1850 - 1899), Gubernemen Belan-
da telah dapat menancapkan kukunya untuk memantapkan
penjajahannya di kerajaan Ku tai Kertanegara.

58