Page 40 - E-Modul Pelatihan Pengurus Koperasi
P. 40

Rasio (%)       Nilai        Kategori             Skor
                                      76 < X ≤  100      1            Sehat                4

                                      51 < X ≤  75       2         Cukup Sehat             3
                                      26 < X ≤  50       3        Kurang Sehat             2

                                       0  < X ≤  25      4         Tidak Sehat             1
                                   Sumber  :  Petunjuk  Teknis  Deputi  Bidang  Perkoperasian  No.15  Tahun

                                   2021
                                     Untuk skor masing-masing indikator dan pertanyaan apabila koperasi

                              mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan
                              nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka

                              akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan

                              mendapatkan  skor  1.  Berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Deputi  Bidang
                              Perkoperasian No.15 Tahun 2021 ada 5  indikator  kelembagaan koperasi yaitu:

                              1)  Legalitas Badan Hukum Koperasi
                                     Legalitas  Badan  Hukum  Koperasi  mengacu  pada  status  hukum  yang

                                  diberikan  kepada  suatu  koperasi  oleh  pemerintah  atau  lembaga  yang

                                  berwenang. Ini berarti bahwa koperasi diakui secara resmi sebagai entitas
                                  hukum yang terpisah dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur

                                  oleh undang-undang.
                                     Legalitas koperasi sebagai badan hukum selama ini diatur oleh Undang-

                                  Undang. Adapun sejumlah peraturan tersebut:

                                  a)  UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
                                  b)  PP  4/1994  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pengesahan  Akta

                                      Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
                                  c)  PP 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

                                  d)  PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
                                      Koperasi

                                  e)  PP 33/98 tentang Modal Penyertaan Pada  Koperasi

                                  f)  Kepmen Koperasi dan UKM 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta
                                      Koperasi

                                  g)  Permen koperasi dan UKM 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi









                                                          35
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45