Page 41 - E-Modul Pelatihan Pengurus Koperasi

h) Permen Koperasi dan UKM 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi

i) Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan

Pembinaan Perkoperasian
j) Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur

Koperasi Dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam

Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15

Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi,
Penilaian indikator Legalitas Badan Hukum Koperasi didasarkan pada

hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap

penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:
Tabel 2. 10 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Legalitas Badan

Hukum Koperasi

Rasio (%) Nilai Kategori

76 < X ≤ 100 1 Sehat
51 < X ≤ 75 2 Cukup Sehat

26 < X ≤ 50 3 Kurang Sehat
0 < X ≤ 25 4 Tidak Sehat
Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Izin Usaha Simpan Pinjam

Izin usaha simpan pinjam adalah izin yang diberikan oleh otoritas atau

lembaga pemerintah setempat sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi “Untuk memperoleh izin

usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi
Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri”

kepada sebuah lembaga atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan

36