Page 43 - E-Modul Pelatihan Pengurus Koperasi
P. 43

1992 Tentang Perkoperasian.  Anggaran  dasar  koperasi  hanya  memuat
                                  ketentuan-ketentuan  pokok mengenai  tata  laksana  organisasi,  cara  kerja,

                                  kegiatan  usaha,  kewajiban-kewajiban resiko  yang  harus  ditanggung  dan

                                  keadaan    apabila    terjadi    sesuatu    yang    menyebabkan  berhentinya
                                  organisasi koperasi (Dewi, 2019, p. 26). Apabila dijabarkan maka maksud

                                  dari pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:
                                  a)  Daftar nama pendiri;

                                  b)  Nama dan tempat kedudukan;

                                  c)  Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
                                  d)  Ketentuan mengenai keanggotaan;

                                  e)  Ketentuan mengenai rapat anggota;
                                  f)  Ketentuan mengenai pengelolaan;

                                  g)  Ketentuan mengenai permodalan;

                                  h)  Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
                                  i)  Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

                                  j)  Ketentuan mengenai sanksi.
                                     Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan

                                  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  01/Per/M.KUKM/I/2006  pasal  1
                                  menjelaskan bahwa Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis

                                  yang memuat sekurang-kurangnya :

                                  a)  Daftar nama pendiri;
                                  b)  Nama dan tempat kedudukan;

                                  c)  Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
                                  d)  Ketentuan mengenai keanggotaan;

                                  e)  Ketentuan mengenai rapat anggota;

                                  f)  Ketentuan mengenai pengelolaan;
                                  g)  Ketentuan mengenai permodalan;

                                  h)  Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
                                  i)  Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

                                  j)  Ketentuan mengenai sanksi.











                                                          38
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48