Page 42 - E-Modul Pelatihan Pengurus Koperasi
P. 42

usaha  simpan  pinjam.  Kegiatan  simpan  pinjam  adalah  kegiatan  yang
                                  melibatkan  penerimaan  simpanan  dari  anggota  atau  nasabah  dan

                                  memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah dengan syarat-syarat

                                  tertentu . Izin Usaha Simpan Pinjam adalah Izin Usaha adalah izin yang
                                  diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau

                                  bupati/wali  kota  setelah  koperasi  melakukan  pendaftaran  dan  untuk
                                  memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional

                                  dengan memenuhi  persyaratan dan/atau  Komitmen (Republik Indonesia,

                                  2018).
                                     Berdasarkan    Petunjuk  Teknis  Deputi  Bidang  Perkoperasian  No.15

                                  Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi,
                                  Penilaian  indikator  Izin  Usaha  Simpan  Pinjam    didasarkan  pada  hasil

                                  penelitian  atas  jawaban  kuesioner  dengan  3  pertanyaan.  Untuk  setiap

                                  penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:
                                     Tabel  2. 11 Penetapan  Rasio,  Nilai dan Kategori Izin  Usaha Simpan

                                  Pinjam

                                             Rasio (%)           Nilai             Kategori

                                           76 < X ≤  100          1                  Sehat
                                            51 < X ≤  75          2               Cukup Sehat

                                            26 < X ≤  50          3              Kurang Sehat
                                            0  < X ≤  25          4               Tidak Sehat
                                      Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun

                                      2021


                              3)  Anggaran Dasar

                                     Anggaran  Dasar  adalah  dokumen  hukum  yang  berisi  ketentuan-

                                  ketentuan pokok yang mengatur pendirian, struktur, tujuan, dan kegiatan
                                  suatu  organisasi  atau  badan  hukum,  seperti  perusahaan,  yayasan,  atau

                                  lembaga.
                                     Anggaran Dasar adalah aturan  dasar  tertulis  yang  memuat  keterangan

                                  sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun








                                                          37
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47